Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan surat edaran tentang sosialisasi ketentuan dan prosedur baru transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik pada EMIS Madrasah. Kebijakan ini menjadi perhatian penting bagi seluruh satuan pendidikan madrasah, mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), hingga Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
Melalui kebijakan terbaru ini, Kementerian Agama melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pencatatan peserta didik di EMIS Madrasah. Setiap peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus didaftarkan melalui jalur transaksi yang sesuai dengan asal dan riwayat pendidikannya.
Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan akurasi dan validitas data peserta didik madrasah serta mewujudkan integrasi data peserta didik secara nasional antara Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama dan Sistem Pendataan dan Layanan (SPL) peserta didik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bagi kepala madrasah dan operator EMIS, memahami ketentuan ini sangat penting agar proses penerimaan, penarikan, mutasi, maupun pengaktifan kembali peserta didik dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Ketentuan Baru Transaksi EMIS Madrasah
Surat edaran mengenai sosialisasi ketentuan dan prosedur baru transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik pada EMIS Madrasah diterbitkan dengan identitas sebagai berikut:
Instansi: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Nomor Surat: 161/Set.I/HM/11/2026.
Tanggal: 13 November 2026.
Sifat: Penting.
Lampiran: 2 (dua) dokumen.
Hal: Sosialisasi Ketentuan dan Prosedur Baru Transaksi Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik pada EMIS Madrasah.
Surat tersebut ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (Pendis) untuk selanjutnya disosialisasikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kepala madrasah, serta operator EMIS pada seluruh satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan MAK, baik negeri maupun swasta.
Latar Belakang Perubahan Ketentuan EMIS Madrasah
Sejak Oktober 2026, EMIS Madrasah mulai memberlakukan ketentuan dan prosedur baru dalam transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik.
Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dicatat berdasarkan riwayat pendidikan dan asal sekolahnya. Seluruh transaksi juga diperiksa terhadap data nasional melalui SPL/VervalPD.
Dengan mekanisme tersebut, diharapkan tidak terjadi pencatatan peserta didik ganda serta riwayat pendidikan peserta didik tetap tersambung dari jenjang sebelumnya ke jenjang berikutnya.
Oleh karena itu, madrasah tidak lagi dapat menggunakan satu jalur transaksi untuk semua kondisi peserta didik. Operator harus memahami perbedaan antara Input Data Baru, Tarik Siswa, Mutasi Masuk, pengajuan siswa luar negeri, pengajuan siswa belum tercatat, dan Aktifkan Kembali.
Ketentuan dan Prosedur Baru Penerimaan Peserta Didik pada EMIS Madrasah
Berikut beberapa ketentuan penting yang harus dipahami oleh kepala madrasah dan operator EMIS.
1. Input Data Baru Hanya untuk Peserta Didik yang Belum Pernah Bersekolah
Menu Input Data Baru hanya diperuntukkan bagi anak yang belum pernah mengikuti pendidikan formal sebelumnya.
Ketentuan penggunaannya adalah:
Jenjang RA untuk anak yang belum pernah bersekolah, dengan pilihan Kelompok A, Kelompok B, atau Tanpa Kelompok.
Jenjang MI hanya untuk peserta didik kelas 1.
Dengan demikian, peserta didik yang sebelumnya sudah tercatat di satuan pendidikan lain tidak boleh dimasukkan kembali melalui menu Input Data Baru.
Untuk jenjang RA, pencatatan dapat dilakukan kapan saja, sedangkan untuk MI berlaku pada semester ganjil.
2. Tarik Siswa Hanya untuk Lulusan Jenjang Pendidikan Sebelumnya
Menu Tarik Siswa digunakan untuk peserta didik lulusan jenjang pendidikan sebelumnya yang melanjutkan pendidikan ke kelas awal pada jenjang berikutnya.
Ketentuannya sebagai berikut:
Lulusan TK/RA yang masuk ke MI kelas 1.
Lulusan kelas 6 SD/MI yang masuk ke MTs kelas 7.
Lulusan kelas 9 SMP/MTs yang masuk ke MA/MAK kelas 10.
Transaksi Tarik Siswa hanya dapat dilakukan pada semester ganjil, kecuali untuk jenjang RA.
Artinya, peserta didik yang sudah memiliki riwayat pendidikan pada jenjang sebelumnya harus menggunakan mekanisme penarikan siswa, bukan dimasukkan sebagai peserta didik baru melalui Input Data Baru.
3. Peserta Didik Pindahan Menggunakan Jalur Mutasi Masuk
Peserta didik yang pindah dari sekolah atau madrasah di dalam negeri wajib didaftarkan melalui jalur Mutasi Masuk.
Ketentuan ini berlaku bagi peserta didik pindahan yang berasal dari sekolah maupun madrasah, termasuk peserta didik yang masuk pada semester genap.
Dengan demikian, apabila terdapat peserta didik pindahan yang masuk ke madrasah pada semester genap, operator harus menggunakan menu Mutasi Masuk dan bukan jalur penerimaan peserta didik baru.
Jalur Mutasi Masuk dapat digunakan kapan saja sesuai kebutuhan perpindahan peserta didik.
4. Ketentuan Peserta Didik Pindahan dari Luar Negeri
Pengajuan peserta didik pindahan dari luar negeri memiliki mekanisme tersendiri.
Pengajuan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat madrasah tujuan berada dan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dari operator EMIS Pusat.
Dalam ketentuan terbaru ini, jalur "Lainnya" ditutup sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk transaksi tersebut.
Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdiri atas 16 digit sesuai dengan Kartu Keluarga wajib diisi.
Prosedur ini bertujuan memastikan identitas peserta didik sesuai dengan data kependudukan dan tercatat secara benar dalam sistem pendataan nasional.
5. Pengajuan Peserta Didik yang Belum Tercatat di EMIS
Kementerian Agama juga menyediakan mekanisme pengajuan bagi peserta didik yang benar-benar sudah bersekolah di madrasah, tetapi belum tercatat dalam EMIS.
Ketentuan ini juga mencakup santri pondok pesantren yang sebelumnya mengikuti pendidikan nonformal dan kemudian pindah ke madrasah pada jenjang yang sama.
Pengajuan dilakukan oleh operator MI, MTs, MA, atau MAK dengan melampirkan dokumen berikut:
Rapor peserta didik.
Kartu Keluarga.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai yang ditandatangani oleh kepala madrasah.
Selanjutnya, pengajuan akan melalui beberapa tahapan pemeriksaan dan persetujuan, yaitu:
Operator madrasah mengajukan peserta didik melalui EMIS.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan penelusuran dan memberikan keputusan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan evaluasi.
Jalur pengajuan peserta didik belum tercatat ini dibuka dan ditutup oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui menu Pengaturan, Saklar Fitur.
Perlu diperhatikan bahwa jalur ini bukan merupakan jalan pintas untuk mendaftarkan peserta didik pindahan yang seharusnya menggunakan jalur Mutasi Masuk.
6. Ketentuan Aktifkan Kembali Peserta Didik
Menu Aktifkan Kembali digunakan untuk peserta didik yang sebelumnya berstatus tidak aktif dan kembali bersekolah di madrasah yang sama pada tahun ajaran berjalan.
Dalam ketentuan terbaru, proses pengaktifan kembali tidak hanya diperiksa berdasarkan data EMIS, tetapi juga dicocokkan dengan data nasional.
Pengajuan akan ditolak apabila peserta didik tersebut ternyata masih tercatat aktif di sekolah lain.
Oleh karena itu, operator madrasah harus memastikan status peserta didik terlebih dahulu sebelum mengajukan proses pengaktifan kembali.
7. Tingkat Kelas Peserta Didik Dikunci pada Semester Berjalan
Ketentuan penting lainnya adalah tingkat kelas peserta didik yang berasal dari PPDB, Tarik Siswa, dan pengajuan peserta didik belum tercatat akan dikunci pada semester berjalan.
Artinya, tingkat kelas yang sudah ditetapkan ketika proses pendaftaran tidak dapat dipindahkan ke tingkat kelas lain melalui:
Mutasi.
Perubahan rombongan belajar (rombel).
Kenaikan kelas.
Karena itu, operator harus benar-benar memastikan tingkat kelas peserta didik sudah benar sebelum melakukan transaksi pendaftaran.
Perubahan Ketentuan Transaksi Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik EMIS
Berdasarkan lampiran surat edaran, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang perlu diketahui oleh seluruh madrasah.
Berikut ringkasan perubahan dari ketentuan sebelumnya ke ketentuan yang berlaku sekarang.
| Jenis transaksi | Ketentuan sebelumnya | Ketentuan sekarang |
|---|---|---|
| Input Data Baru | Semua jenjang dapat menginput peserta didik baru | Hanya untuk RA dan MI kelas 1 |
| Periode PPDB | Terbuka sepanjang tahun | Hanya semester ganjil, kecuali RA. Semester genap menggunakan Mutasi Masuk |
| Tarik Siswa | Dapat dilakukan ke kelas mana pun | Hanya untuk lulusan jenjang sebelumnya ke kelas awal (1, 7, dan 10) |
| Peserta didik luar negeri | Tersedia jalur Lainnya dan persetujuan otomatis saat disimpan | Diajukan Kanwil dan disetujui operator EMIS Pusat |
| Pemeriksaan data nasional | Persetujuan tidak otomatis mendaftarkan peserta didik ke data nasional | Diperiksa ke SPL sebelum disetujui dan didaftarkan ke data nasional setelah disetujui |
| Peserta didik belum tercatat | Belum tersedia jalur khusus | Diajukan dengan rapor, KK, dan SPTJM serta melalui proses verifikasi |
| Aktifkan Kembali | Diperiksa berdasarkan data EMIS | Diperiksa juga terhadap data nasional dan ditolak jika masih aktif di sekolah lain |
Perubahan ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal yang berbeda sesuai jenis transaksi, yaitu:
21 Oktober 2026: Perubahan ketentuan pengajuan peserta didik dari luar negeri dan pemeriksaan data nasional.
23 Oktober 2026: Perubahan ketentuan Input Data Baru, periode PPDB, dan Tarik Siswa.
4 November 2026: Perubahan ketentuan Aktifkan Kembali.
Sementara itu, jalur pengajuan peserta didik belum tercatat mengikuti periode pembukaan yang ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Pembagian Tugas dan Kewenangan dalam Transaksi EMIS Madrasah
Dalam prosedur baru ini, setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing untuk memastikan data peserta didik tercatat secara benar.
Operator Madrasah
Operator madrasah bertanggung jawab untuk:
Mencatat peserta didik melalui jalur transaksi yang sesuai dengan asal peserta didik.
Mengajukan peserta didik yang belum tercatat dengan melampirkan dokumen lengkap.
Mencocokkan NIK dengan Kartu Keluarga.
Menempatkan peserta didik ke rombongan belajar setelah pengajuan disetujui.
Kepala Madrasah
Kepala madrasah bertanggung jawab atas kebenaran data peserta didik di madrasahnya.
Selain itu, kepala madrasah harus menandatangani SPTJM bermeterai hanya untuk peserta didik yang benar-benar bersekolah di madrasah tersebut serta memantau pengajuan melalui menu Siswa Belum Tercatat.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk:
Memverifikasi atau menolak pengajuan peserta didik belum tercatat.
Memeriksa dokumen rapor, Kartu Keluarga, dan SPTJM.
Membantu pemeriksaan data peserta didik di VervalPD.
Meneruskan pengajuan pengaktifan peserta didik ke Kanwil.
Menjadi rujukan pertama apabila madrasah mengalami kendala.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kantor Wilayah memiliki tugas mengajukan peserta didik pindahan dari luar negeri, memberikan keputusan akhir atas pengajuan peserta didik belum tercatat, menjawab temuan dari Pusat, serta mengoordinasikan sosialisasi ketentuan baru di wilayahnya.
Operator EMIS Pusat
Operator EMIS Pusat bertugas menyetujui atau menolak pengajuan peserta didik dari luar negeri serta memantau dan mengevaluasi pengajuan peserta didik belum tercatat, termasuk melalui sampel audit.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki kewenangan untuk membuka dan menutup jalur pengajuan peserta didik belum tercatat melalui menu Pengaturan, Saklar Fitur.
Hal Penting yang Harus Diperhatikan Operator EMIS Madrasah
Agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penerimaan dan mutasi peserta didik, terdapat beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh operator dan kepala madrasah.
Pertama, gunakan jalur transaksi sesuai riwayat pendidikan peserta didik.
Peserta didik yang sudah tercatat dalam data nasional harus diproses melalui Tarik Siswa atau Mutasi Masuk sesuai kondisinya. Jangan menggunakan Input Data Baru karena dapat menyebabkan data ganda dan terputusnya riwayat pendidikan.
Kedua, pastikan tingkat kelas sudah benar sebelum pendaftaran.
Tingkat kelas peserta didik yang berasal dari PPDB, Tarik Siswa, dan pengajuan peserta didik belum tercatat akan dikunci pada semester berjalan. Kesalahan penempatan kelas dapat menimbulkan kendala dalam pengelolaan data selanjutnya.
Ketiga, pastikan NIK sesuai dengan Kartu Keluarga.
NIK wajib terdiri atas 16 digit dan harus dicocokkan dengan data pada Kartu Keluarga secara digit demi digit.
Keempat, satu peserta didik hanya boleh memiliki satu pengajuan yang berjalan.
Apabila pengajuan ditolak, perbaikan dilakukan melalui menu Ubah atau Ajukan Ulang, bukan dengan membuat pengajuan baru.
Kelima, pengajuan peserta didik belum tercatat harus sesuai kondisi sebenarnya.
Jalur ini tidak boleh digunakan sebagai jalan pintas bagi peserta didik pindahan yang seharusnya didaftarkan melalui Mutasi Masuk.
Setiap proses verifikasi dan persetujuan akan tercatat dalam EMIS, termasuk nama pengguna dan waktu pelaksanaannya.
Prosedur Pelaporan Kendala Teknis EMIS Madrasah
Apabila madrasah mengalami kendala teknis, khususnya yang berkaitan dengan transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik, pelaporan harus dilakukan secara berjenjang.
Urutan pelaporan kendala adalah sebagai berikut:
Operator madrasah melaporkan kendala kepada operator EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Operator EMIS Kabupaten/Kota meneruskan kendala kepada operator EMIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
Operator EMIS Kanwil meneruskan kendala kepada operator EMIS Pusat.
Setiap laporan kendala teknis harus dilengkapi dengan informasi berikut:
Nama madrasah.
Nomor Statistik Madrasah (NSM).
Nama peserta didik.
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Pesan atau notifikasi yang muncul pada layar.
Waktu terjadinya kendala.
Tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti pendukung.
Adapun narahubung yang tercantum dalam surat edaran untuk membantu penanganan kendala aplikasi adalah:
Fakhreza Saputra: 08994919811
Salma Damayanti: 0895617371214
Nadiyah Al Widad: 085772611675
Depiliyanto: 081220770617
Download Surat Edaran Ketentuan dan Prosedur Baru Transaksi EMIS Madrasah
Untuk mengetahui secara lebih lengkap ketentuan penerimaan dan mutasi peserta didik pada EMIS Madrasah, kepala madrasah dan operator EMIS dapat mempelajari dokumen surat edaran beserta lampirannya.
Dokumen tersebut memuat ketentuan resmi, perubahan prosedur transaksi, pembagian kewenangan, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pencatatan peserta didik.
Silakan unduh dan pelajari dokumen berikut sebagai pedoman dalam melaksanakan transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik di EMIS Madrasah.
[DOWNLOAD SURAT EDARAN PDF DISINI)
Nama dokumen: Surat Sosialisasi Ketentuan dan Prosedur Baru Transaksi Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik pada EMIS Madrasah.
Nomor: 161/Set.I/HM/11/2026.
Tanggal: 13 November 2026.
Penutup
Pemberlakuan ketentuan dan prosedur baru transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik pada EMIS Madrasah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan validitas data pendidikan madrasah secara nasional.
Seluruh kepala madrasah dan operator EMIS diharapkan memahami setiap perubahan serta memastikan bahwa proses pencatatan peserta didik dilakukan melalui jalur yang benar sesuai asal dan riwayat pendidikannya.
Dengan mengikuti ketentuan tersebut, madrasah dapat menghindari terjadinya data peserta didik ganda, menjaga kesinambungan riwayat pendidikan, serta mendukung integrasi data antara EMIS Kementerian Agama dan sistem pendataan nasional.
FAQ Ketentuan Baru Penerimaan dan Mutasi Siswa EMIS Madrasah
1. Apa isi Surat Edaran Dirjen Pendis Nomor 161/Set.I/HM/11/2026?
Surat edaran tersebut berisi sosialisasi ketentuan dan prosedur baru transaksi penerimaan dan mutasi peserta didik pada EMIS Madrasah. Kebijakan ini mengatur penggunaan jalur Input Data Baru, Tarik Siswa, Mutasi Masuk, pengajuan peserta didik luar negeri, pengajuan siswa belum tercatat, dan Aktifkan Kembali.
2. Sejak kapan ketentuan baru transaksi EMIS Madrasah diberlakukan?
Ketentuan baru mulai diberlakukan secara bertahap. Perubahan pemeriksaan data nasional dan pengajuan peserta didik luar negeri berlaku sejak 21 Oktober 2026, perubahan Input Data Baru, periode PPDB, dan Tarik Siswa sejak 23 Oktober 2026, sedangkan perubahan Aktifkan Kembali sejak 4 November 2026.
3. Siapa saja yang boleh menggunakan menu Input Data Baru di EMIS?
Menu Input Data Baru hanya diperuntukkan bagi anak yang belum pernah bersekolah, yaitu peserta didik baru jenjang RA dan MI kelas 1.
4. Apakah peserta didik baru MTs dan MA masih bisa menggunakan Input Data Baru?
Tidak. Peserta didik yang masuk ke MTs kelas 7 dan MA/MAK kelas 10 sebagai lulusan jenjang sebelumnya harus menggunakan jalur Tarik Siswa.
5. Bagaimana cara mendaftarkan peserta didik pindahan pada semester genap?
Peserta didik pindahan dari sekolah atau madrasah di dalam negeri, termasuk yang masuk pada semester genap, harus didaftarkan melalui jalur Mutasi Masuk, bukan melalui jalur peserta didik baru.
6. Apakah Tarik Siswa bisa dilakukan sepanjang tahun?
Tidak. Tarik Siswa untuk MI kelas 1, MTs kelas 7, dan MA/MAK kelas 10 hanya dapat dilakukan pada semester ganjil, sesuai ketentuan baru. Pengecualian berlaku untuk jenjang RA.
7. Bagaimana jika peserta didik sudah bersekolah tetapi belum tercatat di EMIS?
Operator MI, MTs, MA, atau MAK dapat mengajukan peserta didik melalui jalur Siswa Belum Tercatat dengan melampirkan rapor, Kartu Keluarga, dan SPTJM bermeterai yang ditandatangani kepala madrasah. Pengajuan selanjutnya melalui proses verifikasi dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing.
8. Apakah santri pondok pesantren yang pindah ke madrasah dapat diajukan melalui jalur Siswa Belum Tercatat?
Ya. Ketentuan tersebut mencakup santri pondok pesantren yang mengikuti pendidikan nonformal dan pindah ke madrasah pada jenjang yang sama, sesuai prosedur pengajuan peserta didik belum tercatat.
9. Bagaimana prosedur peserta didik pindahan dari luar negeri?
Pengajuan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat madrasah tujuan berada dan harus mendapatkan persetujuan operator EMIS Pusat. NIK 16 digit sesuai Kartu Keluarga wajib diisi dan jalur Lainnya sudah ditutup.
10. Apakah peserta didik yang sudah didaftarkan dapat diubah tingkat kelasnya?
Tingkat kelas peserta didik yang berasal dari PPDB, Tarik Siswa, dan pengajuan peserta didik belum tercatat dikunci pada semester berjalan. Tingkat kelas tersebut tidak dapat dipindahkan melalui mutasi, perubahan rombongan belajar, atau kenaikan kelas.
11. Mengapa pengajuan Aktifkan Kembali dapat ditolak?
Pengajuan dapat ditolak apabila berdasarkan pemeriksaan data nasional peserta didik masih tercatat aktif di sekolah lain.
12. Apakah pengajuan peserta didik yang ditolak boleh dibuat ulang?
Jika pengajuan ditolak, perbaikan harus dilakukan melalui menu Ubah atau Ajukan Ulang. Satu peserta didik hanya boleh memiliki satu pengajuan yang berjalan.
13. Siapa yang berwenang membuka dan menutup jalur Siswa Belum Tercatat?
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki kewenangan membuka dan menutup jalur pengajuan peserta didik belum tercatat melalui menu Pengaturan, Saklar Fitur.
14. Kepada siapa operator madrasah harus melaporkan kendala EMIS?
Pelaporan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari operator EMIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kemudian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan selanjutnya operator EMIS Pusat.

0 Comments